Di Tengah Konflik Global dan Harga BBM Melambung, Pemerintah Terapkan WFH Satu Hari Sepekan

Di Tengah Konflik Global dan Harga BBM Melambung

Lonjakan harga energi global yang dipicu oleh konflik berkepanjangan di Timur Tengah turut menekan perekonomian Indonesia. Sebagai negara pengimpor bahan bakar minyak (BBM) bersih, beban subsidi energi membengkak dan menggerus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam upaya menekan konsumsi BBM sekaligus menjaga stabilitas fiskal, pemerintah kembali menghidupkan skema yang sempat populer di masa pandemi yaitu Work From Home (WFH), namun sedikit berbeda dimana hanya berlaku satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini rencananya diterapkan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan sektor-sektor tertentu di swasta yang dinilai memungkinkan, dengan harapan dapat mengurangi mobilitas serta konsumsi energi.

Namun, di balik niat baik untuk efisiensi anggaran, kebijakan ini menyisakan persoalan mendasar. Regulasi ketenagakerjaan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, masih disusun berdasarkan asumsi hubungan kerja konvensional yang berlangsung di tempat kerja fisik. Ketika pemerintah mendorong WFH secara rutin, muncul kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian, terutama terkait dua hal pokok: pengaturan jam kerja dan sistem pengupahan.

Dalam sistem kerja tradisional, jam kerja diatur secara kaku dengan kehadiran fisik yang terukur. Pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja menetapkan batas 7 hingga 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Sebaliknya, sistem WFH justru mengedepankan fleksibilitas. Pekerja dapat mengatur ritme kerjanya sendiri, tetapi fleksibilitas ini menyulitkan pengawasan dan pengukuran jam kerja secara objektif.

Akibatnya, pekerja kerap diminta menyelesaikan tugas di luar jam kerja resmi tanpa mendapat kompensasi lembur yang jelas. Di sisi lain, perusahaan juga kesulitan memastikan produktivitas secara akurat. Tanpa mekanisme pemantauan yang transparan, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan berisiko memperlebar celah eksploitasi waktu kerja. Belum lagi persoalan right to disconnect, yaitu hak pekerja untuk tidak diganggu urusan pekerjaan di luar jam kerja, yang hingga kini belum diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan nasional.

Dari sisi pengupahan, isu serupa muncul pada komponen tunjangan tidak tetap. Dalam hubungan kerja konvensional, pekerja menerima tunjangan transportasi, uang makan, dan uang saku perjalanan dinas yang dikaitkan dengan kehadiran fisik. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengisyaratkan adanya tunjangan tidak tetap sebagai komponen yang terpisah dari upah pokok.

Ketika WFH satu hari dalam sepekan diterapkan, perusahaan berpotensi mengurangi atau bahkan menghapus tunjangan tersebut dengan alasan pekerja tidak lagi hadir secara penuh. Jika kebijakan ini diambil secara sepihak tanpa kesepakatan bersama, perselisihan hubungan industrial sulit dihindari. Lebih jauh, pekerja justru menanggung beban biaya tambahan seperti listrik, kuota internet, dan pengadaan peralatan kerja di rumah yang sebelumnya menjadi fasilitas perusahaan. Ketiadaan regulasi yang mengatur kompensasi operasional WFH membuat posisi tawar pekerja semakin lemah.

Konflik di kawasan timur yang memicu lonjakan harga BBM seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan kebijakan administratif, tetapi juga membangun kerangka hukum yang adaptif. Transformasi menuju sistem kerja hybrid bukan lagi fenomena sementara, melainkan keniscayaan era digital. Tanpa kepastian hukum, kebijakan efisiensi BBM justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru. Pekerja berada dalam posisi rentan karena hak-hak dasarnya tidak terlindungi, sementara pengusaha tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kewajibannya.

Langkah konkret yang diperlukan adalah pembaruan dan harmonisasi regulasi ketenagakerjaan. Definisi “tempat kerja” perlu diperluas, tidak hanya terbatas pada lokasi fisik kantor, tetapi mencakup rumah atau lokasi lain yang disepakati. Mekanisme kerja hybrid harus diatur secara spesifik, meliputi pembagian jam kerja, hak right to disconnect, serta keadilan dalam penyesuaian tunjangan. Pengawasan dan mediasi oleh pemerintah melalui lembaga tripartit juga perlu diperkuat agar kebijakan WFH tidak menjadi celah bagi pelanggaran hak pekerja.

Pada akhirnya, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan yang digulirkan sebagai respons terhadap tekanan ekonomi global dapat menjadi solusi cerdas jika dilandasi regulasi yang kuat. Sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja menjadi kunci utama. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan pengawas, pengusaha sebagai pelaksana yang menjamin hak pekerja, dan pekerja sebagai pihak yang memahami serta menjalankan kewajibannya.

Dengan harmonisasi peran tersebut, efisiensi BBM dapat tercapai tanpa mengorbankan keadilan dan kepastian hukum di dunia kerja. Kini saatnya bagi Indonesia tidak hanya mengikuti tren kerja global, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah kebijakan berakar pada perlindungan hukum yang kuat, terutama di tengah dinamika geopolitik yang terus bergerak.

Share on

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x